"Kami sudah mendengar hasil kajian tim kecil bahwa pembentukan Ciamis selatan sudah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam PP tahun 2007. Namun, hasil kajian itu harus dipaparkan atau diekspos secara resmi. Jadi, yang berhak mengumumkan secara resmi adalah tim kecil itu sendiri," kata Supratman kepada "PR", Minggu (14/12).

Ia menilai, dengan adanya ekspos itu, hasil penelitian yang dilakukan tim kecil itu juga dapat dipertanggungjawabkan. "Ekspos serupa juga dilakukan tim sebelumnya. Tim yang menggunakan data BPS 2006 sebagai acuan penelitiannya itu menyatakan secara ekonomi, Ciamis selatan belum memenuhi syarat menjadi daerah otonom," ungkapnya.

Menurut Supratman, pemekaran Ciamis selatan akan berdampak positif tidak hanya bagi daerah yang dimekarkan, namun juga kabupaten induknya. "Wilayah Ciamis terlalu luas, sehingga roda pembangunan di daerah yang jauh dari ibu kota, tidak berjalan optimal," ucapnya.

Menurut Deni, sebelumnya tim mengkaji kelayakan pemekaran Ciamis selatan berdasarkan data BPS tahun 2006, karena saat itu belum tersedia data resmi tahun 2007.

Berdasarkan data 2006 itu, tim menilai pembentukan daerah otonom baru di Ciamis selatan belum memenuhi syarat. Sebab dari seluruh indikator, kemampuan ekonomi hanya mendapat poin 55, padahal syarat minimal 60. Namun, setelah dikaji menggunakan data BPS 2007, ternyata kemampuan ekonominya menjadi 60.

Atas dasar itu, kata Kurniadi, baik calon dan induk daerah otonom, direkomendasikan untuk membentuk daerah otonom baru. Sebab, berdasarkan penilaian, calon daerah otonom tergolong mampu dengan nilai 412 (persyaratan minimal 340). Demikian pula induk daerah otonom tergolong pada kategori sangat mampu.

"Berdasarkan kondisi tersebut, pembentukan daerah otonom baru di Ciamis selatan, secara umum tidak mengganggu keseimbangan daerah induknya, yaitu Kabupaten Ciamis," katanya.

Sementara lokasi calon ibu kota, berdasarkan penilaian dari sisi tata ruang, ketersediaan fasilitas, aksesibilitas, kondisi dan letak geografis serta sosial ekonomi, dan lainnya, Kec. Cijulang memiliki nilai tertinggi yaitu 30,74, disusul Sidamulih (27,53) dan Parigi (27,21).

Pada kesempatan itu, Deni juga menyatakan, kerja sama penelitian pemekaran Ciamis hanya dengan Unpad. Namun, karena ada bidang ilmu yang belum ada di Unpad, yakni planologi, akhirnya tim menggandeng secara pribadi peneliti dari ITB.

Pansus pembentukan Kab. Pangandaran itu pun meminta perpanjangan waktu selama seminggu dari jadwal yang telah ditetapkan untuk menuntaskan pekerjaannya.

"Kami sudah menyelesaikan pendataan dan dengar pendapat dengan semua pihak. Namun, karena tidak ada dana, kami belum turun ke lapangan untuk melakukan pengecekan secara langsung. Hasil dengar pendapat dengan institusi terkait sudah kita laksanakan, namun kan tetap harus ke lapangan," kata Wakil Ketua Pansus Jajang Ismail didampingi Sekretaris Pansus Puying Sudrajat, Jumat (30/1).

Menurut Jajang, yang menjadi persoalan anggaran tersebut masuk dalam APBD 2009, sedangkan APBD itu masih belum ditetapkan. Meski demikian, dia juga optimistis persoalan itu dapat segera diselesaikan sehingga pansus dapat segera terjun ke lapangan.

Jajang juga mengatakan, Pansus Pemekaran telah tiga kali melakukan dengar pendapat, yakni dengan satuan kerja perangkat daerah (SKPD), presidium pemekaran Ciamis selatan, dan internal pansus. Kesimpulan sementara adalah disepakatinya nama Kabupaten Pangandaran dan lokasi ibu kota berada di Kecamatan Parigi, tepatnya di Desa Cintaratu.

"Sekali lagi, hasil hearing itu juga harus dicek ke lapangan, seperti lokasi calon ibu kota dan lainnya. Kalau harus menunggu penetapan anggaran, tentu akan semakin berlarut. Kita optimistis, dalam waktu dekat ini sudah melakukan pengamatan langsung," katanya sebelum mengikuti Rapat Pimpinan DRPD dengan pansus.

Dalam kesempatan itu, Jajang juga mengatakan, dalam waktu lima hari ke depan, pansus dapat menyelesaikan tugasnya dan membuat rekomendasi.

"Paling lima hari juga sudah selesai. Kita rencanakan tanggal 6 Februari sudah dapat kita sampaikan dalam rapat paripurna," katanya.

Sementara itu, Ketua DPRD Ciamis Jeje Wiradinata menyetujui perpanjangan waktu kerja Pansus Pemekaran. Dia juga dapat memahami kesulitan yang dialami pansus.

"Sebenarnya kami berharap akhir Januari pansus sudah menyelesaikan tugasnya, namun ternyata belum tuntas. Kami juga setuju memberikan perpanjangan. Soal dana untuk kunjungan lapangan, juga sudah dibicarakan dengan seluruh pimpinan dewan," katanya. (A-101)

Pada pertengahan bulan Januari lalu, kawasan itu juga terendam banjir akibat meluapnya Sungai Citanduy yang masuk Sungai Ciseel. Apabila permukaan air terus meninggi, selain merendam areal persawahan, banjir juga akan menggenangi badan jalan raya.

"Banjir sebelumnya baru beberapa hari surut, tetapi sekarang sudah kebanjiran lagi. Kita sudah tiga kali tanam, dua kali gagal akibat banjir, dan kejadian ini untuk yang ketiga kalinya. Selain tanaman berumur sebulan, ada pula tanaman sudah mulai berbuah," kata petani Babakansari, Desa Ciganjeng, Kec. Padaherang, Herman (48), Minggu (1/2).

Hal tersebut dibenarkan petani lainnya, Mirun (45) dan Aceng (43) ,warga Pasirpagar, Desa Tunggilis, Kec. Kalipucang. Menurut mereka, ada sekitar 50 hektare tanaman padi sudah mulai mengeluarkan bulir padi. "Kalau air tidak segera surut, tanaman itu tentu akan membusuk," katanya.

Akibat tiga kali gagal tanam, para petani di daerah tersebut kini terancam paceklik. Terutama petani yang hanya mengandalkan hidupnya dari sawah. "Kami sudah tiga kali gagal tanam. Kalau terus begini, kami akan paceklik," ujar Aceng. Menurut dia, jarak antara permukaan banjir dan jalan raya kini tinggal sekitar 50 cm.

Banjir yang melanda wilayah tersebut, katanya, merupakan kejadian rutin karena secara geografis, letak sawah mereka sejajar dengan permukaan Sungai Citanduy. Dengan demikian, setiap Sungai Citanduy banjir dan meluap ke Sungai Ciseel, maka airnya juga akan melimpah ke areal sawah.

Petani lainnya, Hasim, mengungkapkan, areal persawahan yang terendam banjir di antaranya berada di Blok Cipanas, Blok Garendel, Desa Ciganjeng, dan Karang Pawitan, keduanya berada di Kec. Padaherang, serta Desa Tunggilis, di Kec. Kalipucang.

"Saat ini anggaran belum cair, jadi untuk sementara memakai dana sendiri dan pinjam. Untuk lima belas anggota pansus, kita butuh anggaran perjalanan dinas sebesar Rp 8 juta. Meski dengan keterbatasan, kita tetap berbuat yang terbaik untuk masyarakat," ujar Wakil Ketua Pansus Pemekaran Ciamis Selatan, Jajang Ismail, Senin (2/2).

Menurut dia, pansus akan turun ke lapangan selama dua hari mulai Selasa (3/2) Rabu (4/2). Anggota pansus akan disebar ke sepuluh kecamatan yang bakal berpisah dengan Kabupaten Ciamis dan menjadi daerah otonom baru, yaitu Kabupaten Pangandaran.

"Anggaran tersebut sudah termasuk biaya hotel, makan minum, perjalanan dinas, dan lainnya. Sekali lagi, kami tetap serius melaksanakan tugas yang dibebankan di pundak pansus ini," katanya.

Pansus akan melakukan investigasi berkenaan dengan hasil dengar pendapat yang sebelumnya telah digelar di gedung DPRD Ciamis. Salah satunya adalah melakukan peninjauan lapangan di Kecamatan Parigi yang direncanakan akan dijadikan sebagai ibu kota kabupaten.

"Selain ibu kota kecamatan, kita juga akan melihat kondisi Desa Cintaratu sebagai salah satu alternatif untuk pusat pemerintahan. Pansus akan melihat dari berbagai aspek, termasuk pengembangannya," kata Jajang.

Dia menjelaskan, apabila Kecamatan Parigi dipilih sebagai ibu kota, harus disiapkan anggaran khusus untuk pembebasan pelebaran jalan. Sebaliknya, jika Cintaratu yang dipilih, diperkirakan akan membutuhkan tanah negara hingga seluas 50 hektare. "Pokoknya, kita akan cari alternatif yang terbaik untuk mendukung kedudukan ibu kota," katanya.

Ditemui secara terpisah, salah seorang anggota Presidium Pemekaran Ciamis Andis Sose mengaku prihatin karena pansus belum juga turun ke lapangan dengan alasan tidak ada dana. "Mestinya anggaran jangan dijadikan alasan. Seingat saya, ketika memperjuangkan haknya, mereka berjuang, tetapi mengapa sekarang tidak ngotot. Seharusnya kengototan itu juga harus sama, apalagi ini menyangkut masa depan masyarakat," ujarnya.

Sementara itu, belasan warga di Dusun Girisetra, Desa Kalipucang telah mengungsi ke rumah tetangganya yang tidak tergenang banjir. Mereka mengungsi akibat meluapnya Sungai Ciseel yang merupakan anak Sungai Citanduy. Sedangkan warga lain yang rumahnya belum tergenang, masih bertahan.

Rumah warga yang terendam banjir, di antaranya milik Kamijo, Sudio, Wahyu, Hj. Nasipah, dan Ajis. Sedangkan di Dusun Empangsari, di antaranya milik Memed, Ayuni, dan Wira. Di Desa Banjarharja, tepatnya Blok Dahonmalang, Dusun Sindangsari yang terendam banjir, di antaranya milik Enok, Wawan, dan Teja.

Dari pemantauan "PR", banjir juga telah menyebabkan ruas jalan Kalipucang-Pamotan di Dusun Empangsari dan Jalan Santolo di Dusun Girisetra, terendam air dengan ketinggian rata-rata 30 cm. Dikhawatirkan ketinggian air akan terus bertambah seiring dengan masih turunnya hujan, baik di kawasan hulu maupun hilir Sungai Citanduy. Akibat banjir tersebut, areal sawah yang terendam banjir juga semakin luas.

"Beberapa warga sudah mengungsi. Katanya takut banjir akan semakin tinggi. Kita juga tidak tahu kapan banjir akan surut, sebab sampai saat ini hujan masih turun," ungkap Ketua RT Dusun Girisetra, Uus Suhendar, Senin (2/2).

Dia memperkirakan jika banjir semakin meninggi, tidak menutup kemungkinan rumah warga yang terendam banjir juga bertambah. Selain itu, diperkirakan warga yang mengungsi juga akan bertambah.

Langkah antisipasi

Sementara itu Kepala Desa Banjarharja, Kec. Kalipucang, Aman Rukman mengungkapkan banjir di kawasan tersebut sebelumnya hanya menenggelamkan areal persawahan. Namun bersamaan dengan semakin tingginya banjir, air bah juga sudah mulai masuk ke rumah penduduk.

Dia juga merasa khawatir dengan kondisi tanggul Cipariuk, Dahonmalang yang kini terancam jebol sepanjang 400 meter. "Apabila tanggul sampai jebol, maka rumah yang terendam banjir juga bertambah banyak. Saat ini kita butuh karung untuk memperkuat tanggul," katanya.

Secara terpisah anggota DPRD Ciamis asal Kalipucang, Dede Heru Susanto, serta anggota Komisi IV Ahmad Irfan Alawi meminta agar pemerintah daerah segera mengambil langkah antisipasi untuk mengatasi keadaan tersebut.

"Saya sudah sampaikan kepada pimpinan DPR dan DPD, mari kita lakukan moratorium dulu," kata Yudhoyono, seraya meminta semua pihak melihat permasalahan pemekaran secara matang dalam masa evaluasi.

Pernyataan Presiden tersebut juga akan berkaitan dengan proses dan wacana pemekaran wilayah yang terjadi di Jawa Barat yakni Kab. Garut Selatan, Kab. Subang Utara, Kab. Cianjur Selatan, Kota Cipanas, Kab. Sukabumi Utara, Kab. Jampang Mandiri, Kab. Cikampek, Kab. Bekasi Utara, Kab. Bogor Barat, dan Kab. Pangandaran.

Beberapa di antara wilayah tersebut malahan sudah mendapat persetujuan dari Bupati dan DPRD setempat. Bahkan, pembentukan Kab. Bogor Barat sudah disetujui Gubernur dan DPRD Provinsi Jabar.

Wacana pemekaran wilayah juga terjadi di Kota/Kab. Cirebon, Kab. Indramayu, Kab. Majalengka, dan Kab. Kuningan, yang berkeinginan membentuk provinsi sendiri, yaitu menjadi Provinsi Cirebon. Presiden mengatakan, pemekaran wilayah yang sudah dilakukan sebagian berhasil, dan sebagian lagi gagal.

"Sebagian pemekaran berhasil dengan baik. Sebagian pemekaran saya nilai sendiri tidak berhasil dengan baik, apalagi kalau pemekaran itu hanya bertujuan untuk memenuhi kepentingan elite-elite tertentu, elite-elite lokal. Entah motivasi politik, entah motivasi ekonomi dan sebagainya, dan bukan untuk meningkatkan pembangunan agar dengan pemekaran daerah menjadi maju, rakyat bertambah sejahtera. Banyak yang bukan itu," kata Presiden.

Menurut Kepala Negara, sikap pemerintah mengenai pemekaran sudah jelas, yaitu harus sungguh-sungguh memenuhi syarat-syarat mendasar untuk meningkatkan pembangunan dan kesejahteraan rakyat di daerah yang dimekarkan.

Sejak 1998 jumlah daerah otonom baru di Indonesia meningkat dua kali lipat. Apabila tahun 1998 ada 230 kabupaten/kota, jumlah itu meningkat menjadi 477 kabupaten/kota pada akhir 2008.

DPR setuju

Ketua Panja Pemekaran Komisi II DPR dari Fraksi PPP Chozin Chumaidy menyatakan, DPR setuju dengan penghentian sementara seluruh proses pemekaran wilayah. Namun, ujar dia, penghentian proses pemekaran juga harus dibicarakan dengan DPR, karena saat ini masih banyak RUU pemekaran yang sedang dalam proses di DPR.

"Dengan adanya pembicaraan antara DPR dengan pemerintah, maka akan diperoleh sikap sama dan alasan-alasan secara detail yang menjadi acuan untuk menghentikan proses pemekaran," katanya.

Chozin juga mengemukakan, daerah-daerah yang sudah dimekarkan agar ditinjau ulang. Menurut dia, bagi wilayah yang dianggap mampu maju lebih cepat diberi kesempatan untuk terus maju. "Tetapi, bagi daerah yang memang tidak bisa berbuat apa-apa, apalagi membebani masyarakat dan APBN, maka perlu ditarik kembali ke provinsi atau kabupaten induknya," tuturnya.

Sementara itu, Wakil Ketua DPD Irman Gusman merekomendasikan pemekaran daerah dirancang ulang, dan lebih didasarkan pada prinsip-prinsip serta nilai perbaikan pelayanan publik.

Irman mengemukakan, berdasarkan analisis Prof. Dr. Bambang P.S. Brodjonegoro, pada tahun 2025 jumlah provinsi akan menjadi 39, seiring dengan kemajuan dan pertambahan penduduk. Sedangkan, menurut Prof. Mukhlis Hamdi, Ph.D. akan ada 45 hingga 47 provinsi. "Setelah dikaji dari dua pendapat itu, dapat dua alternatif," kata Irman.

Alternatif pertama, jumlah provinsi menjadi 40 atau terdapat potensi pertumbuhan sebanyak tujuh provinsi. Alternatif kedua, 49 provinsi dengan pertambahan 16 provinsi, 11 provinsi di antaranya untuk Kalimantan, selebihnya untuk Sumatra dan Sulawesi.

80 persen gagal

Menurut anggota DPR Burhanuddin Napitupulu, 80 persen pemekaran wilayah gagal. Hal itu dikemukakan dia dalam diskusi "Kekerasan Politik di Medan" di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Jumat (6/2).

Menurut dia, pemekaran wilayah yang terjadi selama ini hampir tidak ada yang tidak diwarnai konflik. Meski begitu, pemekaran wilayah masih terus saja berlangsung. Padahal, pada tahun 2005 Presiden Yudhoyono telah menyatakan akan melakukan moratorium pemekaran wilayah. "Sayang imbauan Presiden itu tak diindahkan. Banyak kepentingan elite lokal, uang, dan politik yang menyertai (pemekaran wilayah-red.) itu," ucapnya.

Sesuai prosedur

Ketua Komite Pembentukan Kab. Bogor Barat Yana Nurheryana mengemukakan, pembentukan Kab. Bogor Barat tak bisa dihalangi pemerintah pusat karena proses pemekaran sudah mengikuti prosedur sesuai dengan PP No. 78/2007.

"Pembentukan Kab. Bogor Barat sudah mendapat persetujuan mulai dari Bupati dan DPRD Kab. Bogor sampai Gubernur dan DPRD Provinsi Jawa Barat. Semua persyaratan sudah terpenuhi sesuai dengan PP No. 78/2007," tuturnya.

Yana mengatakan, Presiden yang menyatakan akan menunda dulu pemekaran wilayah dinilainya sangat tidak beralasan dalam konteks pemekaran Kab. Bogor Barat. "Presiden jangan menggeneralisasi kegagalan pemekaran wilayah dan kasus di Sumut yang menewaskan Ketua DPRD Sumut, untuk menunda pemekaran suatu daerah yang sudah melalui prosedur," ujar Yana menambahkan.

Kepala Biro Otonomi Daerah dan Kerja Sama Pemprov Jabar, Daud Achmad mengemukakan, saat ini selain Pemprov Jabar sudah menyetujui dan sudah disampaikan ke Mendagri tentang pemekaran Kab. Bogor, pihaknya juga sedang melakukan pengkajian terhadap pembentukan Kab. Sukabumi Utara dari pemekaran wilayah Kab. Sukabumi. "Untuk Sukabumi Utara, sudah ada surat keputusan persetujuan dari Bupati dan DPRD Kab. Sukabumi," ungkapnya.

Jalan terus

Sementara itu, Ketua DPRD Ciamis, Jeje Wiradinata menyatakan dapat memahami tentang penundaan pemekaran wilayah karena dipicu adanya tragedi di Sumatra Utara, serta belakangan ini usulan pemekaran wilayah sangat banyak.

Namun demikian, menurut dia, hal itu bukan berarti pemekaran Ciamis selatan dihentikan, sebab PP 78 Tahun 2007 tentang Pemekaran Wilayah masih berlaku. "Artinya, saya melihat pernyataan Presiden tentang usulan pemekaran itu harus dilakukan dengan sangat hati-hati, dan tidak sekadar memenuhi keinginan dan kepentingan elite. Selain itu juga berkenaan dengan wacana dan usulan pemekaran, juga bagai air bah atau banyak sekali," tuturnya.

Jeje menilai pernyataan tersebut merupakan peringatan bagi semua pihak agar pemekaran harus dilakukan dengan ekstra hati-hati. Berkenaan dengan pemekaran Ciamis selatan yang sampai saat ini sedang berjalan, dia menegaskan bahwa pembentukan Kabupaten Pangandaran sudah dilakukan sesuai dengan mekanisme dan aturan hukum, serta melalui kajian yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

Selain itu, Jeje juga mengatakan bahwa jumlah ibu kota kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat masih paling sedikit apabila dibandingkan dengan Jawa Timur atau Jawa Tengah. Sementara luas wilayah dan potensi sumber daya manusia dan sumber daya alamnya juga relatif tidak berbeda.

Deklarasi

Prov. Cirebon

Sementara itu, di Cirebon akan digelar pendeklarasian Provinsi Cirebon pada 15 Februari di Stadion Bima Kota Cirebon. Hal itu dikemukakan Ketua Panitia Pembentukan Provinsi Cirebon (P3C) Nana Sudiana.

Nana mengatakan hal itu pada acara pertemuan antara P3C dengan pengurus P4C (Panitia Persiapan Pembentukan Provinsi Cirebon) dan Asosiasi Badan Perwakilan Desa (BPD) Kabupaten Cirebon. Hadir dalam pertemuan itu para pengurus P3C maupun P4C, juga Ketua Asosiasi BPD Diding A. Karyadi, S.H.

Nana menuturkan, deklarasi itu sudah disosialisasikan ke seluruh BPD di wilayah Ciayumajakuning (Cirebon, Indramayu, Majalengka, dan Kuningan). Menurut rencana, deklarasi akan dihadiri ribuan orang yang mewakili masyarakat Ciayumajakuning.

"Kami juga mengundang para kepala daerah dan tokoh masyarakat. Tak hanya itu, P3C juga mengundang tokoh nasional seperti Ibu Megawati, Pak Wiranto, dan Pak Prabowo. Kami berharap mereka bisa hadir untuk memberikan dukungan," tutur Nana.

Rapat yang dipimpin Ketua DPRD Jeje Wiradinata dan Wakil Ketua Dida Yudhanegara, dihadiri Bupati Ciamis Dedi Sobandi, serta 100 perwakilan masyarakat Ciamis selatan. Rapat juga dihadiri jajaran presidium pemekaran Ciamis selatan yang dipimpin Supratman (Ketua) dan Wakil Ketua Adang Sandaan, serta anggota Andis Sose.

Rapat digelar setelah Panitia Khusus Pembentukan Kabupaten Pangandaran menyelesaikan tugasnya. Dalam rapat tersebut disetujui nama calon daerah baru yakni Kabupaten Pangandaran, dengan lokasi calon ibu kota berada di Kecamatan Parigi, sebagaimana yang diinginkan oleh masyarakat Ciamis selatan.

Wilayah yang masuk dalam daerah otonom tersebut terdiri atas sepuluh kecamatan (sembilan puluh desa), yakni Kecamatan Padaherang, Mangunjaya, Kalipucang, Pangandaran, Sidamulih, Parigi, Cigugur, Cijulang, Cimerak, dan Langkaplancar.

Sekretaris Pansus Puying Sudrajat mengatakan, kesimpulan akhir setelah melakukan dengar pendapat dengan semua elemen dan kunjungan kerja ke lapangan, menyatakan bahwa pembentukan calon Kabupaten Pangandaran sebagai pemekaran Kab. Ciamis sudah memenuhi ketentuan untuk segera ditetapkan. "Ini berarti pada ranah politis atau political will sudah dapat ditindaklanjuti pada tahap selanjutnya," tuturnya.

Ditambahkan Puying, hasil penelitian Unpad juga merekomendasikan pembentukan daerah otonom baru sebagai pemekaran Ciamis selatan. Daerah otonom baru yakni Kabupaten Pangandaran dinilai layak dan memenuhi syarat, sedangkan kabupaten induk yakni Kabupaten Ciamis dalam kategori sangat mampu.

Sementara itu, dalam pandangan akhir seluruh fraksi yakni FPDIP, FPG, FPPP, FPKS, dan F Galuh menyatakan persetujuan mereka untuk segera menindaklanjuti pembentukan Kabupaten Pangandaran. Mereka juga menyatakan akan mengawal proses hingga terbentuk daerah otonom baru, serta berharap Pemkab Ciamis mengambil langkah strategis dengan adanya persetujuan tersebut.

"Pemda harus segera menindaklanjuti dan mengambil langkah strategis terhadap kecamatan yang direkomendasikan sebagai bagian yang tidak bisa dipisahkan dari Kabupaten Pangandaran," kata Juru Bicara Fraksi Galuh, Asep Irfan Alawi, seraya menambahkan perlu segera disusun RUTR dan TUTRK yang menjadi pedoman dalam pengembangan wilayah baru.

Seusai memimpin rapat, Jeje Wiradinata menyatakan bahwa salah satu tugas berat dalam meluluskan keinginan masyarakat Ciamis untuk selangkah lebih maju sudah semakin mendekati kenyataan. Oleh karena itu, dia berharap semua pihak baik di provinsi maupun pusat juga memberikan dukungan maksimal atas terbentuknya Kabupaten Pangandaran.

Demikian pula Bupati Ciamis Dedi Sobandi, menyatakan ikut gembira dengan perkembangan yang terjadi dalam proses pembentukan Kabupaten Pangandaran. "Apa yang diinginkan oleh masyarakat Ciamis selatan semoga segera terwujud," tuturnya.

Ketua Presidium Pemekaran Ciamis Selatan Supratman mengaku bersyukur dengan persetujuan rapat paripurna tersebut. Dengan demikian, persoalan pemekaran Ciamis selatan yang diwujudkan dengan pembentukan Kabupaten Pangandaran sudah beralih dari Kab. Ciamis ke Pemprov Jabar.

Pihaknya menyatakan akan mengawal kelanjutan seluruh proses pembentukan Kabupaten Pangandaran. Dia juga menegaskan bahwa kasus pemekaran Provinsi Tapanuli yang menewaskan Ketua DPRD Sumut, tidak bakal terjadi di Ciamis. Alasannya, karena semua pihak mendukung adanya pemekaran dan lebih mengutamakan dialog dalam menuntaskan persoalan.

"Mudah-mudahan berjalan lancar, sehingga target minimal kita pada tahun 2010 sudah bisa lahir daerah otonom baru Kabupaten Pangandaran, dan kita akan proaktif mengawal seluruh proses pembentukan Kabupaten Pangandaran," ujarnya.

"Kami rencanakan dokumen tersebut baru dikirim pada minggu depan. Penyerahan itu bukan hanya dilakukan oleh kita saja, tetapi juga bersama dengan Presidium Pemekaran Ciamis Selatan). Kalau semua dokumen sudah lengkap, kita bisa segera mengirim dokumen itu ke provinsi (Jabar)," tutur Asisten Pemerintahan Setda Ciamis, Mahmud, saat dihubungi "PR", Kamis (12/2).

Ia menjelaskan, dokumen yang dibutuhkan untuk kelengkapan tersebut, di antaranya merupakan hasil kajian ilmiah yang dilakukan oleh Universitas Padjadjaran (Unpad), kemudian adanya persetujuan dari DPRD, peta wilayah Kabupaten Ciamis, dan rencana wilayah yang dimekarkan. Selain itu juga berbagai data potensi wilayah dan lainnya.

Sementara itu Ketua DPRD Ciamis Jeje Wiradinata menegaskan, pihaknya akan tetap mengawal seluruh proses pembentukan daerah otonom baru Kab. Pangandaran sebagai pemekaran Kabupaten Ciamis bagian selatan.

"Kita minta secepatnya persoalan surat-menyurat dan kelengkapan dokumen segera diselesaikan, sehingga dapat secepatnya dikirimkan ke provinsi. Sebagaimana yang telah kita sampaikan, DPRD akan terus mengawal proses tersebut," ujarnya.

Seperti diberitakan, DPRD Ciamis telah menyetujui dan merekomendasikan pembentukan Kab. Pangandaran. Persetujuan itu merupakan keputusan Rapat Paripurna Penetapan Persetujuan DPRD Ciamis terhadap Pembentukan Calon Kab. Pangandaran Sebagai Pemekaran Kab. Ciamis.

Wilayah Kab. Pangandaran ini meliputi sepuluh kecamatan yang terdiri dari sembilan puluh desa, yakni Kecamatan Padaherang, Kec. Mangunjaya, Kec. Kalipucang, Kec. Pangandaran, Kec. Sidamulih, Kec. Parigi, Kec. Cigugur, Kec. Cijulang, Kec. Cimerak, dan Kec. Langkaplancar.

Persetujuan tersebut juga sesuai dengan rekomendasi dari hasil kajian ilmiah yang dilaksanakan oleh Unpad Bandung. Dalam salah satu item kesimpulan rekomendasinya menyebutkan dapat dibentuk daerah otonom baru dengan kategori daerah calon mampu dan induk otonom sangat mampu

Sumber : PikiranRakyat

"Untuk tanaman padi yang puso, telah kami sediakan bantuan benih padi unggul. Setidaknya ada 365 hektare yang telah puso. Bantuan tersebut berasal dari cadangan benih nasional. Secara umum semuanya yang kena banjir mendapatkan bantuan yang sumbernya dari dana bantuan bencana alam," tutur Kepala Dinas Pertanian Endang Supardi didampingi Bagian Hama Penyakit, Ahmad Hidayat, saat ditemui di ruang kerjanya, Senin (16/2).

Areal pesawahan yang mengalami puso paling luas ada di kecamatan Padaherang mencapai 293 hektare, kemudian Kecamatan Kalipucang 35 hektare dan lainnya. Sementara itu, banjir yang terjadi sejak awal Februari lalu, setidaknya telah merusak 885 hektare sawah yang tersebar di sepuluh kecamatan di Ciamis selatan.

Disebutkan banjir tahun ini lebih besar apabila dibandingkan sebelumnya. Hal itu ditandai dengan luasnya areal tanaman yang tergenang banjir.

Namun demikian, keduanya juga mengatakan, sebagian besar areal yang terendam banjir itu tanaman padi masih berumur di bawah satu bulan. Dengan demikian kerugian terbesar adalah saat pengolahan tanah.

"Memang ada yang sebelumnya telah ditanami kemudian mati akibat banjir. Saat banjir surut, petani kembali menanam sawahnya, namun kembali tergenang banjir. Saat ini, petani kehilangan satu musim tanam," tuturnya.

Evakuasi juga mengalami hambatan karena dinding lubang sumur yang digalinya juga rawan longsor. Kondisi itu memaksa regu pencari harus ekstra hati-hati. Setiap beberapa jengkal dinding yang berhasil disingkirkan langsung diperkuat dengan kayu. Selain itu, hanya beberapa orang yang bisa masuk ke lubang galian fosfat.

Menurut penuturan anak korban bernama Umar (25), posisi Yoyo berada di kedalaman sekitar 15 meter. Hal itu berkenaan dengan lubang galian yang berhasil ditambang sudah mencapai kedalaman tersebut.

Seharian penuh tim pencari yang juga melibatkan anggota polisi dan TNI di Kecamatan Padaherang baru berhasil menyingkirkan timbunan fosfat sedalam empat meter. Meski demikian, belum ada tanda-tanda korban ditemukan.

Ketua RT 04 RW02, Dusun Karangmulya, Hadir (50), kejadian itu bermula ketika Senin (23/2) sekitar pukul 10.00 WIB korban yang kesehariannya menambang fosfat sendirian masuk ke sumur yang biasa digalinya.

Biasanya saat menambang fosfat, korban selalu bersama dengan anaknya. Kadang korban yang bertugas membawa fosfat ke luar dari dalam lubang, sedangkan Umar bertugas mengambil dan memasukkan fosfat ke dalam wadah.

Yoyo yang biasanya pulang ke rumah pukul 14.30 WIB hingga pukul 17.00 WIB belum pulang ke rumah. Umar kemudian menyusul orang tuanya ke lokasi penambangan. Umar kemudian masuk ke dalam sumur, namun baru beberapa meter masuk ternyata sudah tertutup longsoran tanah bercampur fosfat. Kejadian itu langsung diberitahukan ke tetangganya.

"Sejak kemarin kita mencoba mencari, namun sampai sekarang (Selasa, 24/2) korban belum ditemukan," ungkapnya.

Dia juga mengatakan, lokasi tambang fosfat itu rawan runtuh, terlebih pada saat musim hujan. "Dibandingkan musim kemarau, saat musim hujan lokasi tersebut sangat rawan runtuh. Kita berharap korban dapat segera ditemukan," ujar Hadir.

Sumber: PikiranRakyat

Dari informasi yang dihimpun Kamis (26/2), keempat korban yang dirujuk ke RSUD Kota Banjar, adalah Dadang (48), Didi (46), Ano (46) dan Desi (45), sedangkan Pramesi (39) dirawat di Puskesmas Pangandaran. Sebagian besar korban mengalami luka patah tulang akibat tertimpa kayu dan batu yang runtuh dari atas tebing.

Kejadian pada Rabu (25/2) sore itu juga menyebabkan sedikitnya tiga rumah warga rusak berat dan lainnya rusak ringan. Sejumlah pohon juga tumbang akibat tidak mampu menahan tiupan angin yang sangat kencang.

Cuaca yang semula cerah mendadak berubah menjadi mendung tebal dan langit menjadi gelap. Hanya selang beberapa saat, turun hujan lebat disertai dengan tiupan angin sangat kencang.

Saat itu korban sedang memanggul kayu dari kebun untuk dipindahkan ke tempat penggergajian. Ketika sedang memanggul kayu, bertiup angin sangat kencang hingga mereka juga terseret sampai di sisi tebing.

Mendadak sebatang pohon tidak begitu besar, yang ada di bagian atas tebing, tumbang hingga tanah serta batuan yang ada di sekitarnya berjatuhan menimpa korban.

"Kejadiannya begitu cepat. Ada lima korban, 4 luka parah dan 1 luka ringan dirawat di Puskesmas Pangandaran. Sampai saat ini, kita juga masih melakukan pendataan, seperti kerugian tiga rumah yang rusak parah. Kita juga belum menerima laporan dari desa karena lokasinya yang terpencil. Dengan demikian, kita juga belum tahu pemilik rumah yang rusak itu. Jadi masih dalam pendataan," tutur Sekretaris Kecamatan Sidamulih, Sarman.

Pihaknya berharap, bantuan untuk para korban, terutama yang rumahnya rusak berat serta korban yang dirawat di rumah sakit.

"Kita sudah melayangkan permohonan bantuan perawatan, khususnya untuk korban yang dirawat di rumah sakit. Selain itu, juga bantuan lainnya, Surat tersebut sudah kita layangkan ke Bagian Kesra Setda Ciamis dan Dinas Sosial," ucap Sarman.

"Tadi pagi, sejumlah kepala desa menyatakan rasa syukurnya kepada saya. Mereka juga bersyukur karena DPRD Provinsi Jawa Barat mendengarkan aspirasi warga Ciamis Selatan," kata Ketua Presidium Pembentukan Kab. Pangandaran, Supratman, di Pangandaran, Sabtu (29/8) kemarin.

Salah seorang kepala desa di Cimerak, Ade S. mengatakan bahwa dengan disetujuinya pemekaran Kab. Ciamis itu, maka perjuangan mereka untuk bisa mendirikan daerah otonom baru bernama Kab. Pangandaran, tinggal selangkah lagi.

"Mudah-mudahan saja, wakil Ciamis Selatan di DPR membantu perjuangan warga Ciamis Selatan di Jakarta," ujarnya.

Keterangan yang diperoleh "PR" menyebutkan, dalam sidang paripurna yang berlangsung Jumat (28/8) DPRD Jabar mengesahkan Persetujuan Pemekaran Kab. Ciamis dan Sukabumi. Selanjutnya, DPRD Provinsi akan segera mengusulkan soal persetujuan tersebut ke DPR RI untuk dibahas dan dibuatkan RUU-nya.

Paripurna itu selain dihadiri Gubernur Ahmad Heryawan dan Wakil Gubernur Jabar Dede Yusuf, juga dihadiri Bupati Ciamis dan Bupati Sukabumi.

Selain menyetujui adanya pemekaran di Kab. Ciamis dengan membentuk daerah otonom baru bernama Kab. Pangandaran, DPRD Jabar juga meminta Pemprov Jabar untuk membantu dana pilkada pertama sebesar Rp 2,5 miliar, dan membantu pembangunan di Kabupaten Pangandaran yang terbentuk nanti, selama dua tahun berturut-turut.

"Ini merupakan sesuatu yang sangat bersejarah bagi warga di Ciamis Selatan, karena perjuangan warga Ciamis Selatan selama ini ternyata mendapat dukungan yang hebat dari DPRD Jabar. Oleh karena itu, sejumlah kepala desa di Ciamis Selatan begitu antusias terhadap keputusan DPRD provinsi itu," kata Supratman.

Menurut Supratman, setelah DPRD Provinsi memberikan keputusan politis mengenai pemekaran Kab. Ciamis atau menyetujui dibentuknya daerah otonom baru bernama Kab. Pangandaran, pihaknya akan semakin aktif lagi melakukan pendekatan ke DPR RI dan pemerintah pusat.

Ia mengakui, perjuangan untuk membentuk daerah otonom baru setelah disetujui DPRD Jabar itu bukan berarti menjadi mudah. "Kami akan semakin all out lagi berjuang," katanya. (A-112)***

Sumber: Pikiran-Rakyat

"Sampai saat ini, SK Gubernur Jabar tentang pembentukan daerah otonom baru bernama Kabupaten Pangandaran memang belum dikeluarkan oleh Gubernur Jabar," kata Ketua Presidium Pembentukan Kabupaten Pangandaran H. Supratman, B.A. kepada "PR" di Pangandaran, Selasa (6/10) kemarin.

Mengenai keharusan melengkapi persyaratan pembahasan tersebut diketahui setelah Supratman dan anggota presidium lainnya hadir dalam rapat paripurna terakhir DPR RI di Jakarta, Selasa (29/9) lalu. Soal itu diutarakan Ketua DPR RI periode 2004-2009 Agung Laksono.

Menurut Supratman, setelah mengetahui SK yang dimaksud belum ada, pihaknya langsung menghungi pejabat di Dirjen Otda Departemen Dalam Negeri.

"Alhamdulilah, dari pihak Dirjen Otda keluar kepastian bahwa SK Gubernur akan diurus dan bisa kami ambil Senin (5/10) lusa di Jakarta. SK tersebut selanjutnya akan kami serahkan secepatnya ke DPR RI," kata Supratman.

Optimistis

Pada bagian lain, Supratman mengatakan bahwa pihaknya belakangan semakin optimistis daerah otonom baru bernama Kab. Pangandaran sebagai pemekaran dari Kab. Ciamis. Mereka optimistis karena dukungan pemerintah pusat dan DPR RI begitu kuat terhadap aspirasi warga Ciamis Selatan tersebut.

"Optimistis itu muncul terutama setelah mengetahui bahwa calon daerah otonom di Jawa Barat yang direspons positif DPR RI dan lolos verifikasi ternyata hanya Pangandaran," katanya.

Diakuinya bahwa adanya pergantian anggota DPR-RI tersebut sempat membuat ciut nyali anggota Presidium Ciamis selatan lainnya. Namun ternyata, dalam rapat paripurna DPR RI periode 2004-2009 terakhir lalu, Agung Laksono telah membuat rekomendasi kepada DPR RI yang baru.

Sumber: PikiranRakyat

"Terus terang, sejak sekelompok elite di Ciamis selatan berjuang untuk membentuk daerah otonom baru, pembangunan terasa lambat. Malah, boleh dikatakan tidak ada pembangunan infrastruktur baru di sini," kata Iing Solihat (56), tokoh masyarakat Cijulang, kepada "PR", Senin (12/10).

Menurut Iing, bukti bahwa perhatian Pemkab Ciamis sudah kurang, di antaranya sekolah yang rusak banyak yang dibiarkan rusak. Kemudian, jalan-jalan yang amburadul pun dibiarkan saja amburadul sehingga transportasi di daerah-daerah terpencil di Ciamis selatan tetap terganggu.

"Coba saja Bapak berkunjung ke sejumlah daerah di Ciamis selatan seperti di Kec. Cimerak dan Parigi. Bapak pasti akan dibuat geleng-geleng kepala menyaksikannya," tuturnya.

Yayat (45), tokoh masyarakat di Kec. Parigi mengatakan, melihat kondisi seperti itu, timbul kecurigaan di hati masyarakat Ciamis selatan bahwa kondisi itu sengaja diciptakan oleh Pemkab Ciamis. Pemikirannya, katanya, Pemkab Ciamis merasa bahwa Ciamis selatan itu akan terpisah dari Kab. Ciamis, cepat atau lambat. Oleh karena itu, Pemkab Ciamis tidak perlu lagi serius "menggarap" atau memperbaiki sosial dan ekonomi masyarakat di Ciamis selatan.

"Saya berharap, anggapan itu salah. Namun, kenyataan yang terjadi sekarang memang seperti itu. Oleh karena itulah, kami harapkan presidium bekerja lebih keras lagi. Kami mendukung sekali presidium," katanya.

RUU

Ketua Presidium Pemekaran Ciamis H. Supratman, B.Sc. ketika dikonfirmasi menyatakan bahwa pihaknya sudah melakukan yang terbaik untuk mewujudkan harapan puluhan ribu masyarakat di Ciamis selatan. Pihaknya, katanya, tentu akan bekerja lebih keras lagi untuk mewujudkan cita-cita yang tujuannya untuk menyejahterakan masyarakat tersebut.

"Insya Allah, kami akan bekerja lebih keras lagi, agar cita-cita itu bisa segera tercapai," katanya, Senin kemarin.

Ia menjelaskan, setelah Rencana Undang-Undang (RUU) Kab. Pangandaran dibuat DPR RI, pihaknya sekarang sedang menunggu disahkannya RUU itu menjadi Undang-Undang. Diharapkan, UU dimaksud bisa disahkan pada Desember 2009 atau awal-awal 2010, setelah DPR RI bekerja maksimal menyusul terbentuknya alat kelengkapan dewan.

Ia juga menjelaskan, SK Gubernur Jabar Ahmad Heryawan tentang persetujuan pembentukan Kab. Pangandaran yang sebelumnya belum ada, sudah diterima. SK tersebut sudah berada di Komisi II DPR RI.

"SK itu kemungkinan akan dikonsultasikan oleh Komisi II yang sudah terbentuk nanti dengan Presiden. Setelah itu, mudah-mudahan UU Kab. Pangandaran disahkan," katanya.

Sumber: PikiranRakyat

Penyesalan PPKP tersebut disampaikan seorang anggotanya, Andis Sose ketika dihubungi di Pangandaran, Jumat (23/10) kemarin. "Harusnya, para politikus itu bergabung dengan presidium agar presidium memiliki tenaga yang besar," katanya.

Ia menyebutkan, pembentukan forum sejatinya sah-sah saja dan diperbolehkan. Akan tetapi, lebih baik jika forum yang dibentuk dan diisi para politikus itu, bergabung dengan presidium. Penggabungan itu juga, tuturnya, untuk menunjukkan warga Ciamis Selatan mengedepankan kebersamaan.

"Hanya saja walau forum belum gabung, kami merasa senang. Pasalnya, politikus dari PDIP sekelas Eka Santosa dan H. Kusnadi dari Partai Golkar (PG) telah menyatakan bahwa yang perlu diikuti dan didengar di Ciamis Selatan hanya Presidium," katanya.

Di tempat terpisah, seorang pendiri Forum Pangandaran, Jeje Wiradinata mengatakan, forum bukan untuk menyaingi presidium. Forum justru didirikan untuk memberikan warna supaya harapan warga Ciamis Selatan segera tercapai.

Sementara itu, seiring dengan segera disahkannya RUU Kabupaten Pangandaran menjadi UU oleh DPR, kini figur pejabat pelaksana teknis (Plt.) Bupati Pangandaran, mulai diwacanakan.

Sebagian ada yang berharap, jabatan sementara itu diisi oleh figur muda, seperti mantan Ketua DPRD Jeje, namun sebagian lagi berharap agar diisi figur tua yang berpengalaman, seperti Ketua PPKP Supratman atau pengusaha hotel bernama Adang Sandaan.

Hal itu disampaikan Jeje yang juga Ketua Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Cabang Ciamis menanggapi pernyataan Andis Sose, anggota Presidium Pembentukan Kabupaten Pangandaran (PPKP) yang dilansir harian ini, ("PR", Sabtu 24/10).

"Saya kira, tidak ada yang perlu disesalkan," ujar pemprakarsa pembentukan Forum Pangandaran itu, di Pangandaran, Sabtu kemarin.

Karena itu, kehadiran Forum Pangandaran yang diisi oleh para politisi dari sejumlah partai, tidak perlu disesalkan.

Jeje mengatakan, seluruh anggota Forum Pangandaran menghormati dan menghargai tokoh-tokoh yang tergabung dalam presidium. Peran mereka dalam memperjuangkan pemekaran begitu besar.

Mereka antara lain tanpa lelah melakukan lobi-lobi politik ke berbagai pihak, baik di provinsi maupun pemerintah pusat.

Namun, katanya, ada yang perlu dipahami. Yakni, pembentukan Kabupaten Pangandaran nanti bukan oleh presidium, melainkan oleh politisi.

Politisilah nanti yang akan menentukan calon nahkoda Kabupaten Pangandaran, untuk selanjutnya dipilih oleh rakyat.

"Karena itu, saya bersama teman-teman politisi, baik yang masih aktif maupun tidak di parlemen, bertekad menyiapkan semua itu," ungkap Jeje.

Sementara itu, belakangan ini beredar isu pembentukan daerah otonomi baru bernama Kabupaten Pangandaran, tidak disetujui oleh DPR-RI dan Pemerintah. Pasalnya, ada beberapa persyaratan yang masih belum dilengkapi.

Adanya isu itu bahkan dibenarkan oleh Andis Sose. "Saya juga mendengar soal isu itu. Namun, isu itu tidak benar. Soal pembentukan Kabupaten Pangandaran kemungkinan besar terwujud. Sekarang tinggal menunggu pengesahan RUU Kab. Pangandaran menjadi UU," tuturnya.

Sumber: PikiranRakyat